Sebanyak 13 pejabat dirombak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Salah satunya adalah mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara yang sebelumnya dicopot Anies atas kasus keramaian Habib Rizieq di Petamburan Jakarta Pusat.
Kini Bayu Meghantara ditunjuk menjadi Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu posisi jabatan tersebut salah satunya adalah Asisten Pemerintahan, Wali Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Utara.
Namun, dari seluruh jabatan yang dirombak justru jabatan Wali Kota Jakarta Selatan belum juga terisi.
Informasi perombakan pejabat yang diterima Warta Kota itu, berupa sebuah surat pejabat yang dikukuhkan dan dilantik pada hari ini, Selasa (23/2/2021)
Berikut 13 pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dikukuhkan dan dilantik:
- Julai Leli Kurniatri sebagai Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta
- Sigit Wijatmoko sebagai Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta
- Afan Adriansyah Idris sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta
- Syaefuloh Hidayat sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Dhany Sukma sebagai Wali Kota Jakarta Pusat
- Ali Maulana Hakim sebagai Wali Kota Jakarta Utara
- Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta
- Yusmada Faizal sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta
- Premi Lasari sebagai Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta
- Chaidir sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta
- Juaini sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Utara
- Bayu Meghantara sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Iin Mutmainah sebagai Sekretaris Kota Adinistrasi Jakarta Barat
Sementara itu ketika dikonfirmasi Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir terkait perombakan pejabat tersebut, belum merespon pesan dari Warta Kota.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati memastikan pencopotan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kadis LH Andono Warih, karena keduanya lalai menjalankan arahan dan tugas.
Adapun sanksi itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Kata Sri Haryati, keduanya dibebastugaskan mengacu pada hasil audit Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
Audit tersebut menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur.
“Kami memutuskan tidak sembarangan.”
“Ini juga setelah melalui hasil audit dari Inspektorat dan sudah kami laporkan kepada Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.”
“Kemudian, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, maka keduanya dibebastugaskan,” kata Sri berdasarkan keterangan yang diterima pada Sabtu (28/11/2020).
Sri menjelaskan, keduanya sudah menerima surat pembebastugasan tersebut.
Surat tersebut diberikan pada Rabu (25/11/2020) lalu.
Sedangkan hasil audit dari Inspektorat sendiri keluar sehari sebelumnya, yakni pada Selasa (24/11/2020).
Pemeriksaan oleh Inspektorat berdasar dari instruksi Gubernur pada 23 November lalu.
Saat itu, Anies Baswedan menginstruksikan Inspektorat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.
Menurutnya, arahan Gubernur disampaikan secara tertulis kepada jajaran.
Arahan diberikan untuk mengantisipasi semua kegiatan yang berpotensi kerumunan.
“Arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas Pemprov DKI Jakarta atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan atau pengumpulan massa,” jelasnya.
“Lalu keduanya sudah menyatakan memahami arahan Gubernur, namun mereka ternyata tidak melaksanakan pengendalian jajarannya.”
“Dan tidak melakukan pengecekan di lapangan dengan baik,” tambahnya.
Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran Kecamatan, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.
Walkot Jakpus Bayu Meghantara dan Kadis LH DKI Jakarta Andono Warih dicopot dari jabatannya mulai Selasa (24/11/2020) lalu.
Mereka lalu dipindahtugaskan ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Posisi Bayu diganti sementara oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Irwandi sebagai Plh.
Sedangkan jabatan Andono diganti sementara oleh Wakadis LH DKI Jakarta Syaripudin sebagai Plt.
Pencopotan Bayu dan Andono akibat mengabaikan satu dari empat instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, soal kerumunan orang di acara Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) lalu.
Tak Berizin
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memberikan izin penyelenggaraan kegiatan yang digelar oleh Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) malam.
Hal itu disampaikan Doni dalam siaran langsung BNPB secara virtual, Minggu (15/11/2020).
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mengizinkan.”
“Jadi saya ulangi, pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan.”
“Gubernur DKI melalui Wali Kota Jakarta Pusat telah membuat surat,” kata Doni.
Doni Monardo mengatakan, surat tersebut dapat dilihat pada tim satgas yang diperoleh dari Pemprov DKI.
“Nanti suratnya bisa dilihat kepada tim satgas yang kami peroleh dari pemerintah DKI.”
“Kami ulangi bahwa Pemerintah DKI dari awal tidak memberikan izin,” tegas Kepala BNPB ini.
Ia pun mengajak semua pihak agar disiplin melaksanakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
“Jangan karena dipaksa, karena adanya sanksi baru patuh, tidak boleh.”
“Menghadapi Covid-19 harus total, tanpa pamrih, karena Covid-19 menyerang tidak ada jam kerja dan hari liburnya, kapan saja,” tuturnya.
Doni mengingatkan dan meminta masyarakat dapat meringankan kerja tenaga kesehatan dan satgas yang sudah bertugas menangani Covid-19 selama 8 bulan ini, dengan mematuhi protokol 3M.
“Kita semua butuh waktu untuk temu keluarga, tapi karena kasus makin banyak, tidak mungkin kami mementingkan keluarga dibandingkan masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, kunci pengendalian Covid-19 di Tanah Air adalah disiplin pada protokol 3M.
“Bangsa kita dapat dengan mudah mengendalikan Covid-19.”
“Kunci daripada ini hanya satu, disiplin, yang kedua juga disiplin, yang ketiga juga disiplin, dan patuh kepada protokol kesehatan,” beber Doni.
Anies Minta Pertimbangkan Calon Wali Kota Jakarta Selatan
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengusulkan dua nama sebagai Calon Wali Kota (Cawalkot) Jakarta Selatan.
Kedua nama yang diusulkan Anies Baswedan sebagai Cawalkot Jakarta Selatan itu adalah Isnawa Adji dan Yani Wahyu Purwoko.
Salah satu dari keduanya, jika disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta, akan mengisi posisi yang telah ditinggalkan oleh Marullah Matali, yang telah ditunjuk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Saefullah (alm).
Pascapenunjukkan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah mencari sosok Calon Wali Kota (Cawalkot) Jakarta Selatan.
Jabatan yang kini diisi oleh Isnawa Adji selaku pelaksana tugas (Plt) itu harus melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai representasi warga Ibu Kota.
Terkait hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan pandangannya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menolak kedua sosok Cawalkot Jakarta Selatan yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Keduanya antara lain, Isnawa Adji dan Yani Wahyu Purwoko yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat.
Pras mengaku menolak kedua sosok tersebut karena dinilai tidak mencerminkan sikap pemimpin.
Alasan dirinya menolak Isnawa Adji karena masalah banjir yang terjadi di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (7/2/2021) lalu.
Ketika itu, Isnawa Adji yang meninjau lokasi banjir meneruskan komentar warga yang menyebut banjir sudah biasa dirasakan mereka.
Warga terdampak banjir yang mayoritas merupakan pendatang serta berprofesi sebagai pedagang itu mengaku memilih mengungsi di kios dagangan mereka di Gedung PD Pasar Jaya Pasar Minggu.
Alasannya karena letaknya yang tidak jauh dan menghindari kerumunan di posko pengungsian banjir Pejaten Timur.
Pernyataan Isnawa Adji rupanya dinilai miring Pras.
Pras menilai pernyataan Isnawa tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Harusnya dia cari solusi, misalnya nanti dibuatkan perencanaan dan anggaran untuk (penguatan tanggul) kali-kali di Pesanggrahan atau upaya lain,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (16/2/2021).
Dalam kesempatan itu, Prasetyo merasa heran dengan jawaban Isnawa Adji.
Sebagai orang yang bertugas di Pemkot Jaksel beberapa tahun lamanya dan pernah menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI itu menurutnya harus dapat memberikan jawaban yang tepat.
“Dia kan bekas di LH, harusnya paham banjir, tapi jawabannya seperti itu. Nanti juga pulang lagi (warga) kalau (banjir) surut, itu kan nggak benar. Belum kami tes saja, itu pernyataannya sudah menganulir dia menjadi Walkot,” ungkapnya.
Sementara untuk Yani Wahyu Purwoko, memiliki rekam jejak yang kurang baik ketika menjadi Camat Penjaringan, Jakarta Utara pada 2015 silam.
Yani sempat menodongkan pistol airsoft gun kepada warga Kalideres, Jakarta Barat kala itu.
“Kalau Pak Yani kan beberapa alasan, dulu pernah jadi Camat yang bawa senjata, aroganlah. Jadi punya track record (rekam jejak) yang nggak baiklah,” kata Pras.
“Takutnya Jaksel daerah hijau, daerah guyup nanti tiba-tiba gimana (terjadi sesuatu), jadi masalah baru dan itu saya nggak mau. Pertimbangan-pertimbangan saya sebagai Ketua DPRD kan saya tahu, karena punya (tanggung jawab) enam wilayah kota/kabupaten dan saya turun ke lapangan, jadi belajar dulu lah jadi Wakil Walkot Jakbar,” jelasnya.
Dengan dicoretnya dua nama itu, Anies diminta kembali mengajukan aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap layak menjadi calon Walkot Jaksel.
Adapun hal ini mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
Dalam Pasal 19 ayat 2 dijelaskan, jabatan Wali Kota/Bupati diangkat Gubernur atas pertimbangan DPRD DKI Jakarta dari PNS yang memenuhi persyaratan.
“Jadi untuk Jakarta Selatan (Calon Walkot) kami kembalikan kepada Gubernur,” imbuhnya.
Warga Akui Banjir Sudah Biasa
Pernyataan Pras terkait penolakan Isnawa Adji sebagai Cawalkot Jakarta Selatan merujuk banjir yang terjadi di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (7/2/2021) lalu.
Hujan deras dengan intensitas tinggi di selatan Ibu Kota memicu kenaikan Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (8/2/2021) pagi.
Besarnya debit air kiriman pun tidak dapat dihindari, sejumlah permukiman warga sekitar bantaran Kali Ciliwung, seperti Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan serta Condet dan Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur kebanjiran.
Penanganan banjir pun dilakukan jajaran Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan di Jalan Masjid Al Makmur RW 07-08 Pejaten Timur pada Minggu (7/2/2021).
Tidak hanya mengevakuasi cepat warga sebelum permukiman mereka tergenang, kolaborasi antara Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan bersama Sudin Sosial Jakarta Selatan dilakukan.
Bersamaan dengan penyisiran warga dengan menggunakan perahu karet, jajaran Pemkot Jaksel juga mendirikan posko bencana di sejumlah titik permukiman.
“Alhamdulillah semuanya sudah tertangani dengan baik, warga sudah dievakuasi, kebutuhannya juga sudah dicukupi,” ungkap Plt Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji meninjau lokasi pengungsian banjir Pejaten Timur pada Senin (8/2/2021) pagi.
Banjir diungkapkan Isnawa Adji memang bukan hal yang baru bagi warga Pejaten Timur.
Karena itu, banyak warga yang ditemuinya justru terlihat santai menanggapi banjir perdana pada tahun 2021 ini.
Bahkan banyak warga yang merupakan pedagang di Pasar Minggu itu katanya lebih memilih untuk tidur di pasar ketimbang berada di posko pengungsian banjir.
“Posko pengungsian sudah kita siapkan, tapi banyak yang lebih pilih numpang di rumah tetangga atau tidur di pasar. Kita bingung juga,” ungkap Isnawa Adji.
“Warga bantaran Sungai Ciliwung pada komen gini, ‘sudah biasa pak, kita klo banjir klo nggak tidur di rumah tetangga atau temen-paling ya di pasar. Kita rata-rata pedagang pasar,” tambahnya.
Walau begitu, bantuan diungkapkan Isnawa Adji tetap disalurkan kepada warga terdampak.
Selain kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih hingga kebutuhan bayi dan perempuan, pihaknya juga menyalurkan ratusan masker kepada warga.
Penyaluran masker tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian nasi bungkus yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan, mulai Pejaten Timur, Pasar Minggu serta wilayah Rawajati dan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan.
“Karena banjir kali ini masih dalam suasana pandemi, protokol kesehatan 3M tidak boleh diabaikan. Pencegahan Covid-19 harus disiplin dilakukan,” ungkap Isnawa Adji.( WK / IM )
Related Posts
