DPR RI Desak Pemerintah Support Swasta Nasional Bangun Smelter Pertambangan
dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 14 April 2021/Indonesia Media – Anggota Komisi VII DPR RI (fraksi Partai Golkar) Ridwan Hisjam menilai perlu kebijakan dan gerak cepat Pemerintah mendukung pendanaan sektor tambang Indonesia sehingga bisa bersaing dengan perusahaan luar negeri yang berencana masuk ke Indonesia. Selama ini, banyak perusahaan tambang swasta nasional yang mengeluh dengan minimnya support dari pemerintah, terutama perbankan. “Keuangan (perusahaan tambang), terutama untuk membangun smelter masih kurang. Pemerintah harus menginstruksikan perbankan termasuk ‘plat merah’ (milik pemerintah), BUMN untuk dukung pembangunan smelter perusahaan swasta. Ini kan perintah Undang Undang Minerba (Mineral dan Batubara) Nomor 3 tahun 2020,” kata Ridwan melalui sambungan telepon.
Sebelumnya, rombongan Komisi VII di sela kunjungan ke pabrik PT CMMI di Cikande, Banten sempat mengapresiasi pengembangan, pembangunan dan pengoperasian smelter. Hal tersebut menjadi bukti, swasta berupaya membangun smelter. CMMI punya komitmen melakukan hilirisasi smelter nikel menjadi produk ekspor. PT CMMI patut menjadi percontohan bagi penambang yang masih ragu dalam menjalankan industri smelter. “Keberhasilan tersebut berbanding terbalik dengan PT Freeport yang skala usahanya (tambang emas) terbesar di Indonesia. Freeport tidak melaksanakan UU Minerba,” kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu Jawa Timur.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pengembangan, pembangunan dan pengoperasian smelter PT Cahaya Modern Metal Industri (CMMI) yang patut menjadi percontohan bagi penambang yang masih ragu dalam menjalankan industri smelter. “PT CMMI terus dapat survive dalam beroperasi bahkan di tengah kendala yang terbilang tidak mudah, seperti pembelian bahan baku yang relatif sangat kompetitif masih mampu melakukan ekspansi tahap kedua. PT CMMI merupakan bukti komitmen penambang melakukan hilirisasi smelter nikel menjadi produk ekspor,” ujar Eddy sebagaimana yang dikutip dari website DPR RI.
Politisi Fraksi PAN tersebut juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan berbagai kemudahan insentif. Di antaranya insentif pembiayaan, insentif bahan bakar yang lebih efisien seperti listrik dan gas sekaligus bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Eddy mengingatkan, pemerintah wajib semakin memperhatikan aspek pengembangan industri mulai dari sektor pembelian bahan baku, transportasi yang lebih ekonomis dan aspek pemrosesan sampai industri hilir berikutnya. Maka, pemerintah diminta memberikan insentif sampai produksi ini berjalan konsisten dan mapan kedepannya. (sl/IM)
Related Posts
