Kejagung Segera Sita Kekayaan Soeharto

Jakarta, 24/4 (ANTARA) - Pihak Kejaksaan Agung segera melakukan penyitaan terhadap kekayaan/aset tersangka mantan Presiden Soeharto, setelah mendapat izin dari pengadilan dimana kekayaan tersebut berada untuk dijadikan barang bukti.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Yushar Yahya SH, di Jakarta, Senin menjelaskan, surat permohonan izin kepada pihak pengadilan sudah dikirim beberapa hari lalu dan Senin (24/4) ini petugas kejaksaan melakukan pengecekan namun izin tersebut belum diperoleh.

"Diharapkan izin dari pengadilan segera turun untuk selanjutnya pihak kejaksaan melakukan penyitaan," kata Yushar Yahya tanpa menyebut bentuk kekayaan/aset yang akan disita.

Sebelumnya, pihak kejaksaan telah melakukan inventarisasi kekayaan/aset yang diduga diperoleh dari hasil KKN mantan penguasa Orde Baru tersebut, katanya yang juga tidak bersedia menyebutkan surat permohonan izin tersebut ditujukan ke Pengadilan Negeri mana.

"Semua barang bukti yang akan disita tersebut berkaitan dengan kasus KKN yang dilakukan tersangka Soeharto terutama dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah yayasan yang diketuainya," katanya.

Dalam mengusut kasus ini, pihak kejaksaan telah memeriksa tersangka dan beberapa saksi antara lain Siti Hardiyanti Indra Rukmana (mbak Tutut) bendahara Yayasan Dana Gotong Royong, Bambang Trihatmodjo (bendahara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri) dan Bustanil Arifin (bendahara Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila).

Presiden BJ Habibie menerbitkan Keppres No.195/1998 tanggal 28 Novenmber 1998 tentang koodinasi pelaksanaan operasional tujuh yayasan, Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri Sejahtera, Dana Gotong Royong dan Yayasan Trikora.

Keppres tersebut mengindikasikan bahwa yang diserahkan kepada pemerintah cq.Menko Kesra dan Taskin adalah pelaksanaan kegiatan/operasional, bukan kekayaan/aset.