Wawancara dengan Ester Indahyani Jusuf SH

Sistem Nilai Kita Sudah Dirusak

Prasangka rasial yang mengendap di dalam bangsa ini memiliki sejarah panjang. Kebijakan rasial yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda, dilanjutkan pemerintahan Sukarno dengan mengeluarkan PP No 10/1959.  Peraturan Pemerintah itu berupa larangan bagi perdagangan kecil  eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah swatantra tingkat I, II, serta karesidenan.

Pada era Orde Baru, prasangka rasial semakin berurat-berakar.  Rasialisme menjadi demikian kompleks, mengena pada berbagai bidang kehidupan. Rasialisme termanifestasi dalam berbagai tindakan, dari  yang diskriminatif hingga tindakan yang paling brutal. Korban berjatuhan, tetapi kerusuhan-kerusuhan SARA (suku, agama, ras, antargolongan)itu tidak pernah diselesaikan. Seolah kasus-kasus itu menjadi kewajaran di dalam masyarakat.

''Kami melihat banyak kebijakan yang bersifat rasial,'' kata Ester Indahyani Jusuf SH (29), ketua Dewan Pekerja Solidaritas Nusa Bangsa, organisasi nirlaba yang memperjuangkan penghapusan segala bentuk  diskriminasi di negeri ini.

Pembaruan berbincang-bincang dengan Ester di kantornya di kawasan  Kebayoran Lama, Jakarta Barat, tentang perjuangannya. Di antaranya, menerbitkan Rancangan Undang-Undang Antidiskriminasi Ras dan Etnis, dan melakukan dengar pendapat dengan anggota DPRRI tentang rancangan undang-undang itu, akhir Desember lalu.

Berikut petikan wawancaranya.

Apa perhatian utama Solidaritas Nusa Bangsa saat ini?

Pentingnya ada UU Antidiskriminasi Ras dan Etnis. Sudah terlalu  banyak korban dan tidak ada aturan yang mencoba atau bisa mengatasi hal itu. Memang, UU Antidiskriminasi Ras dan Etnis tidak bisa memecahkan persoalan begitu saja. Butuh waktu untuk menanamkan kesadaran kepada ma-syarakat. Contohnya, sudah ada UU Hukum Pidana, tetap saja banyak maling.

Tetapi, minimal ada satu aturan atau guidance yang jelas. Orang melakukan tindakan rasialis, ada sanksi hukumnya. Kalau sekarang, tidak ada. Orang bebas bikin kelompok anti-Tionghoa, melakukan pemilihan atau pembedaan berdasarkan ras seseorang. Bikin perkecualian dianggap sah-sah saja, walaupun kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Angin kebebasan seperti sekarang ini kelihatannya justru membuat orang bebas mengekspresikan sikapnya, termasuk dalam hal kekerasan? Bebas saling serang seperti sekarang ini?

Justru itu yang diatur. Tindakan rasial atau tindakan berdasarkan prasangka agama atau ideologi, harus ada aturannya, ada sanksi hukumnya. Sekarang tidak ada aturan. Aturannya justru melegitimasi perbuatan-perbuatan yang  rasial. Contoh yang paling sederhana, adalah masalah PP 10/1959, itu melegitimasi perampasan harta-harta milik Tionghoa tahun 1959.

Soal PP 10/1959 itu, kasusnya, yang dianggap WNA tidak boleh  berdagang di bawah tingkat kabupaten. Prakteknya bukan cuma tidak  boleh berdagang, juga terjadi perampasan toko, perampasan rumah. 

Kenapa ini terjadi sangat efektif waktu itu? 

Karena sistem pemberitaan UU yang tidak jelas, sama seperti sekarang. Kalau ada UU baru, tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu diterapkan. Aturannya sebetulnya untuk warga negara asing (WNA). Dalam hal ini ada konsep yang keliru. Tionghoa yang belum menyatakan diri kembali  menjadi warga negara Indonesia (WNI), dianggap WNA. Yang betul, mereka semua WNI pada tahun 1945. Ketika ada politik dwikewarganegaraan dari RRT tahun 1950-an, mereka diminta kembali mendaftar menjadi WNI kalau mau.

Orang yang mendaftarkan kembali itu apakah sebelumnya bukan WNI?

Sebetulnya dia juga WNI. Tapi stigma yang diberikan: orang asing yang mendaftar menjadi warga negara baru. Banyak orang Tionghoa tidak mendaftar lagi. Mereka hidup biasa, bertani, berdagang. Tahu-tahu datang tentara, membawa peraturan ini-itu. Itu contoh kasus aturan dipakai untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan rasial. Seperti aturan yang menyatakan WNI keturunan Tionghoa berhak memberikan dana dan dayanya untuk bangsa Indonesia, seluas-luasnya. Sepintas kelihatan baik, tetapi kalau kita baca lagi, kenapa hanya ditujukan kepada Tionghoa? Artinya, memang ada pembedaan. Dan pada prakteknya, memang ada perampasan harta macam-macam di situ, yang tidak pernah dikembalikan hingga sekarang.

Poin yang ingin saya bicarakan, bukan sekadar harta yang tidak dikembalikan. Tetapi, pemerintahan Indonesia pada masa-masa lalu, dan masa sekarang, kebijakan hukumnya tidak berubah, menerapkan politik yang rasial, yang segregatif. Orang dibedakan karena rasnya, karena agamanya, karena ideologinya. Mengakibatkan begitu banyak korban. Pola yang digunakan selalu mirip. Pertama, menggunakan hukum untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan negara. Kedua, mempergunakan propaganda hitam untuk kelompok yang dijadikan korban. Misalnya Tionghoa, dicap tukang KKN. Lalu, ditambahi politik asimilasi, yang secara implisit mengatakan paling baik buat Tionghoa untuk berasimilasi. Ini memberi nilai buruk kalau orang bermata sipit, berkulit kuning. Dan pola ketiga, teror. Orang yang melawan akan mendapat kesulitan.

Masa pemerintahan Gus Dur sebenarnya memberikan perubahan. Tahun 1959 adalah tahun masa pemerintahan Sukarno. Bukankah Sukarno memberi tempat kepada keturunan Tionghoa di tingkat eksekutif? 

Masa Sukarno itu politik rasial sudah diterapkan. Pertama, politik benteng, orang Tionghoa tidak boleh membuat perusahaan kalau tidak ada saham dari etnis yang lain. Yang kedua, STKI, surat tanda kewarganegaraan Indonesia. Tetapi itu tidak berhasil, karena mendapat tentangan waktu itu dari Baperki dan gerakan-gerakan kiri. STKI itu cikal-bakal dari SBKRI, dokumen hukum yang ditujukan antara lain bagi setiap etnis Tionghoa. Tetapi, tidak berhasil tahun itu. Jadi, yang berhasil sebenarnya dua peraturan: PP10/1959 dan politik benteng.

Peraturan rasial itu bukan hanya produk Orde Baru (Orba), tetapi memang pada masa Orba keluar puluhan peraturan, pasca-1965 - 1967 itu. Ada peraturan pada masa Hindia Belanda, terutama Staatsblad, tentang masalah pembedaan warga negara, yang tingkatannya dibagi menjadi tiga golongan, lalu juga akta kelahiran yang berbeda. Peraturan itu efektif sampai sekarang. 

Produk UU yang dianggap sangat rasialis itu, apa yang sudah diubah dan apa yang belum diubah? 

Yang belum diubah 62. Ada satu yang sudah dicabut, Inpres No 14/1967, oleh Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Keppres No 6/2000, belum lama ini, yakni Maret lalu. Itu tentang pelarangan pelaksanaan perayaan hari besar ''Tionghoa''.  Buat saya, bukan itu sebetulnya yang signifikan. Lebih tepat membuat UU Antidiskriminasi. Konstitusi juga diganti, Pasal 6 (tentang Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli) dan Pasal 26 (tentang warga negara Indonesia asli dan tidak asli) itu kan membedakan warga negara. Khusus untuk Tionghoa, ada BKMC, Badan Koordinasi Masalah C..., badan di bawah Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), untuk memantau masalah Tionghoa di Indonesia. 

Amandemen UU kini sedang digodok. Apakah Solidaritas Nusa Bangsa sendiri sudah memberikan UU yang perlu diamandemenkan?

Yang utama kami lakukan adalah RUU Antidiskriminasi. Yang kedua memang amandemen, tetapi peluang amandemen sepertinya kecil tahun ini. UU Antidiskriminasi saja sekarang mentok. RUU Antidiskriminasi sudah kami serahkan ke DPR. Waktu itu ke Komisi  II, yang membidangi hukum dan pemerintahan dalam negeri. Mereka menjanjikan akan segera membahas. Jadi UU itu bisa dilegislasi.

Kemudian saya sempat mendapatkan fotokopi bahwa UU itu sudah dilegislasi, artinya sudah mulai dibahas. Dijanjikan April tahun ini, tetapi waktu saya cek, ternyata tidak ada. Adanya di tahun 2001 - 2004. Entah di ujung tahun 2004 baru akan dibahas atau tidak dibahas sama sekali. 

Artinya pembahasannya belum sekarang? 

Belum. Padahal dulu dijanjikan mau diprioritaskan. Lalu saya bertemu dengan ketua BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Prof Natabaya. Jelas sekali sikapnya bahwa Indonesia tidak perlu UU Antidiskriminasi. Yang diperlukan adalah law enforcement.

Kalaupun tidak perlu UU Antidiskriminasi, bagaimana diusulkan dicabut saja yang paling rasial?

Mencabutnya harus dengan UU. Tidak bisa begitu saja. Kalaupun dicabut satu-satu, bisa juga, tetapi butuh waktu 62 kali mencabut. Mencabut satu saja lama betul. Jadi memang kekuatan rasial yang masih bersembunyi di bawah pemerintahan Gus Dur, bercokol di dalam birokrasi, ini masih sangat banyak.

Boleh jadi Gus Dur presiden demokratis, yang memberikan banyak statement dan harapan untuk perubahan ke arah demokrasi, kenyataannya birokrasi di bawah dia sama.

Ada diskriminasi, tetapi di lain pihak awam menganggap pemerintahan Soeharto merangkul, memberi peluang besar kepada keturunan Tionghoa? 

Yang dirangkul pun hanya terbatas pada kliknya. Artinya, yang melakukan korupsi bersama dia itu begitu banyak, tetapi selalu yang ditonjolkan yang Tionghoa. Lalu persentase yang kecil itu menghantam semua Tionghoa. Dibilang bahwa Tionghoa diuntungkan, saya pikir tidak. Bukan karena ketionghoaan itu mereka diuntungkan, tetapi karena kedekatan dengan Soeharto. Banyak suara mengatakan, peraturan-peraturan seperti UU Perburuhan itu, menguntungkan Tionghoa. Saya katakan, itu menguntungkan kelas pengusaha. Bahwa banyak pengusaha yang Tionghoa, itu betul. Tetapi bukan menguntungkan Tionghoa.

Kalau saya yang Tionghoa ini menjadi buruh, saya juga rugi.  Artinya, yang harus digores tajam adalah di sini ada bias kelas dan bias ras. Kita harus pisahkan. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat  masalah dengan jernih.

Saya banyak berdiskusi dengan kelompok buruh. Awalnya mereka tidak bisa membedakan, pokoknya membenci pengusaha Tionghoa. Tetapi, ketika masalahnya digali lebih jauh, ternyata bukan karena keTionghoaannya, namun karena kepentingan kelas. Metode itu sama dengan penindasan gender. Dibuat saling adu domba, perempuan dianggap menjadi seperti perlawanan laki-laki. Yang untung di sini strukturalnya, yang membuat pembedaan itu.

Yang seperti itu tidak dilihat. Mungkin banyak kelompok sudah melihatnya sekarang. Dulu saya sempat mendengar lebih banyak dipertarungkan antara buruh perempuan dan buruh laki-laki, etnis Tionghoa dengan etnis yang lain. Sebetulnya masalahnya bukan di situ. Ada struktur yang membuat demikian. 

Kenapa masyarakat kita menjadi racist? Ini apakah karena alamiah terjadi begitu saja? 

Ternyata tidak. Struktur yang mengubah kepala kita menjadi racist. Penuh prasangka. Ini bisa kita lihat pada anak-anak kecil. Kalau tidak diajari yang tidak-tidak, tidak akan saling berprasangka. Tetapi karena negara mengajarkan kepada masyarakat ''nilai-nilai'' Tionghoa tukang KKN, perempuan lebih rendah daripada laki-laki, PKI layak dibunuh, itu tertanam di kepala masyarakat, dan masyarakat mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jadilah kultur masyarakat kita penuh prasangka.  

Selain itu, apakah ada aspek lain sehingga etnis Tionghoa sangat dibedakan di negeri ini?  

Pertama, karena alasan ekonomi. Untuk mempertahankan ekonomi negara.  Kedua, mempertahankan negara dari kemarahan massa rakyat. Menjadi bemper. Mungkin banyak bias juga, dari segi agama.

Ini saya dapati betapa kental perasaan rasial di masyarakat. Saya keliling ke banyak wilayah untuk berbicara tentang antidiskriminasi. Saya juga bicara tentang Tionghoa, satu-satunya etnis yang secara struktural, artinya dengan peraturan hukum yang jelas, mengalami penindasan etnis, penindasan rasial. Waktu saya paparkan itu, tanggapan masyarakat, ''Jangan Tionghoa doang, yang lain juga menderita''.

Sangat berbeda jika, misalkan, saya bicara tentang masyarakat Pelabuhan Ratu saat mereka direpresi habis-habisan oleh aparat. Saya sempat menangani itu. Waktu masyarakat mendengar kejadian itu, mereka langsung marah, merasa diperlakukan tidak adil.

Reaksi yang tercipta seperti itu, karena memang ada prasangka yang kuat, bahwa sudah hak Tionghoa diperlakukan tidak adil. Jadi, tidak bisa menyalahkan masyarakat begitu saja, karena sistem nilai kita sudah dirusak.

Apa pendapat Anda tentang Peristiwa 14 Mei?

Peristiwa itu begitu mencuat karena berita tentang perkosaan diekspos surat kabar secara luar biasa.  Saya merasakan, betapa berat mengangkat kasus 13 - 14 Mei itu karena peran pers yang membuatnya menjadi sulit. Kejadian 13-14 Mei itu bukan sekadar masalah kerusuhan SARA, bukan sekadar Tionghoa yang menjadi korban. Ribuan kaum miskin kota ikut menjadi korban dalam kerusuhan itu. Ini dipersempit pers, mungkin oleh kekuatan dibalik pers, menjadi masalah Tionghoa belaka. Kemudian dipersempit  lagi, bukan cuma Tionghoa dah, doang, namun menjadi masalah perkosaan. Sehingga begitu tidak ada korban perkosaan yang bicara, yang lain deny (mengingkari) semua. Habis!

Setengah mati kami mencoba mengangkat masalah di Klender, ada ratusan orang mati terbakar, tidak ada kekuatan yang mendorong supaya terangkat. Tetapi, belakangan ini saya dengar keluarga mereka mau menggugat negara. Itu bagus, karena memang tidak pernah ada penyelesaian.

Jadi, 13-14 Mei bukan peristiwa yang paling besar. Peristiwa di Kalimantan Barat pada 1967 itu yang besar, yang menyebabkan 42.000 Tionghoa mati. (Peristiwa itu dipicu pemberlakuan PP 10/1959, yang menyatakan warga negara asing tidak boleh berdagang di bawah tingkat kabupaten, ditambah dengan tuduhan komunis bagi orang-orang Tionghoa. Lalu ada isu bahwa mereka ingin mendirikan negara Tionghoa di Kalimantan Barat, Paraku -Partai Rakyat Kalimantan Utara- serta peristiwa adu domba antara etnis Dayak dan Tionghoa, - Red). 

Jadi, kini terasa ada angin segar, dan lebih bebas bicara?

Bebas bicara, ya, sehingga tidak bisa dibendung bicara masalah ini. Masa Gus Dur ini, kebebasan lebih diberikan dengan pencabutan Inpres No 14/1967 melalui Keppres No 6/2000. Sikap Gus Dur yang demokratis, menjanjikan perubahan ke arah demokratis. Ada perubahan, walaupun tetap tidak ada jaminan. Gus Dur membuat banyak statement yang sangat melegakan hati. Negara tidak mau mencampuri urusan agama. Itu urusan manusia sendiri dengan Tuhannya. Ini betul, bahwa negara tidak berhak mengintervensi ke dalam nurani kita. Kalau ini dinyatakan pada situasi yang netral,  artinya memang tidak ada peraturan yang diskriminatif, maka akan menjadi sangat bermanfaat. Tetapi, kalau di tingkatan bawah ada peraturan diskriminatif, seperti peraturan agama yang minimal 27 itu,  etnisitas yang 62 itu, omongan itu tidak berlaku untuk menghapus peraturan UU di bawahnya.

Jadi, itu tetap berlaku. Contoh kecil, SBKRI. Pertama kali SBKRI dicabut pada 1986 oleh Soeharto (dengan Keppres No 56/1986, Red). Tetapi, kenyataannya masih efektif berlaku. Pada 1998, BJ Habibie melakukan pencabutan sekali lagi walaupun tidak jelas apa yang dicabut. Lalu Gus Dur menyatakan tidak ada diskriminasi lagi. Tetapi,kenyataannya SBKRI tetap diminta sampai sekarang.

Kenapa begitu?

Pertama, karena peraturan pelaksanaan dalam tingkatan yang lebih rendah, yakni SKB Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri (No M.01-UM.09.03-80 dan No 42 Tahun 1980, - Red), tidak dicabut sampai sekarang. Kalau mencermati, pencabutan oleh Habibie soal SBKRI, itu kepada semua departemen, semua gubernur dan semua jajaran di bawah dia. Prakteknya, sampai sekarang ini tetap berlaku. Bahkan lebih parah.

Kenapa parah?

Karena birokrasi di bawahnya membuat korupsi yang lebih efektif lagi. Mereka berdalih, karena Inpresnya dicabut, tak berani memberikan SBKRI lagi. Saat harus membuat paspor atau membuat yang lain, tetap harus menyertakan SBKRI. Tidak punya? Terpaksalah dia meng-apply di Depkeh (kini Depkumdang, - Red) atau pengadilan negeri. Akhirnya, mereka harus bayar lebih banyak lagi untuk mendapatkannya. Sebetulnya saya menunggu ada satu orang yang berani menggugat negara untuk soal ini.

Pewawancara: 
Gusti Lesek & Sotyati
Pembaruan/ Indonesia Media

CDnow


Berita Lainnya:

Wiranto jadi tersangka

Piagam Jakarta tak masuk UUD'45

Radius saksi kunci harta Soeharto

Agus WK Pangkostrad 126 hari

Gus Dur:
Budaya sebagai pemersatu bangsa

 


FastCounter by bCentral